Stop Dulu Debat Tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Karena Berpotensi Menyebarkan Hoaks

Karena sampai saat ini draf Undang-Undang Cipta Kerja belum juga ada yang mengetahui isi dan keberadaannya, maka sebaiknya kita berhenti dulu untuk membalas atau berdebat tentang materi pasal UU Cipta Kerja. Siapa saja yang asal buka mulut di khawatirkan akan dijuluki penyebar hoaks, karena memang belum adanya naskah final yang disetujui Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober 20202 dan sampai saat ini draf tersebut memang tidak ada yang mengetahuinya.

Tetapi anehnya Presiden  Jokowi menyebut masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja sudah termakan berita hoaks tanpa adanya bukti atau menyebutkan dimana naskah atau draf akhir tersebut  berada. Jokowi sendiri malah panjang lebar membuat sangkalan tentang isu yang sudah beredar selama ini. Suatu hal yang sia-sia karena tanpa keberadaan naskah final itu bagaimana mungkin bisa melakukan cek silang atau verifikasi satu demi satu isi draf UU Cipta Kerja tersebut.

Dengan demikian jika masyarakat termakan hoaks, lalu bagaimana dengan Presiden Jokowi sendiri yang membuat sangkalan tapi tanpa adanya naskah final UU Cipta Kerja. Kualitas penalarannya sama saja sebab kondisinya sama-sama tidak ada acuan dari naskah yang asli. Jika naskah tersebut memang ada dan tidak merugikan bagi rakyat mengapa tidak dipublikasikan atau diunggah agar masyarakat menjadi yakin.

Sampai draf atau naskah final tersebut belum ada, maka bisa kita sebut UU Cipta Kerja adalah UU siluman yang artinya tersembunyi atau tidak terlihat.

Betapa lucunya jika regulasi yang kita tidak tahu pembahasannya  lalu disetujui tanpa kelihatan naskahnya dan masyarakat seakan dilarang untuk protes. Lalu pemerintah berkata dengan entengnya silahkan untuk mengujinya ke MK bagi yang tidak puas, bagaimana bisa menguji jika barangnya saja kita tidak ada dan tidak tahu isinya.

Bahkan berapa lama waktu aturan ini dibahas saja pemerintah dan DPR tidak sama dalam memberi keterangan. Contohnya saja Menko Kemaritiman dan Investasi mengatakan RUU ini sudah dibahas sejak 4 tahun lalu, Menkumham dan DPR bilang dibahas cepat dalam 64 kali rapat. Jika dihitung dengan benar UU Cipta Kerja yang dilakukan perubahan sebanyak 70 UU, bila satu UU dibahas satu kali rapat saja, volumenya masih kurang enam kali lagi.

Memang banyak sekali kejanggalan pada UU Cipta Kerja yang baru saja disah-kan, tetapi masyarakat harus berhati-hati jika berdebat atau membahas UU Cipta Kerja yang belum tahu persis isinya.

Sebagai masyarakat yang ingin tumbuh dewasa dan berhasrat kuat akan kebenaran, tentu kita harus mencari pegangan agar tidak terjebak dalam lingkaran setan siluman tadi. Kita tetap kritis terhadap pembentukan regulasi tapi juga harus menggunakan sumber yang resmi dan kredibel, sehingga pemerintah atau presiden tidak akan memiliki celah untuk menyebut kita sebagai penyebar hoaks.